Berencana Terapkan ERP Untuk Sepeda Motor, Ini Kata Pemprov DKI

Poros Nasional. Program electronic road pricing (ERP) tidak hanya akan diwajibkan bagi kendaraan roda empat atau lebih, tapi juga kendaraan roda dua. Proses uji teknis tersebut sedang dipersiapkan oleh tiga perusahaan yang mengikuti lelang.

"Dalam dokumen ini (penawaran) masih dinyatakan ya. Disyaratkan jadi bagian yang dievaluasi untuk roda dua," kata Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko di DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Sigit mengatakan Pemprov DKI menyusun Perda tentang ERP bersama DPRD DKI Jakarta. Dalam perda tersebut, rencananya akan dimasukkan motor dan membatalkan Pergub Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik yang melarang sepeda motor melintas.

"Kan kita mau bikin perda, udah masuk (Bapemperda) Badan Pembentukan Perda," jelas Sigit.

Sigit mengatakan tarif ERP masih dibahas. Pengaturan tarif akan dibedakan sesuai dengan jenis kendaraan yang melintas.

"Bedalah (tarif) roda dua dengan roda empat. Bisa jadi (tarifnya) lebih murah bagi yang berkontribusi pada kemacetan lebih parah," kata Sigit.

Uji teknis rencananya dilaksanakan di Jalan Medan Merdeka Barat dengan melibatkan 205 kendaraan, dari mobil, motor, bus, hingga truk. Uji teknis sempat direncanakan pada 14 November 2018, namun ditunda.

"Jadi jadwal untuk PoC (proof of concept) sebagai bagian dari evaluasi teknisnya juga mengalami penundaan," kata Plt Kepala Dishub DKI Sigit Widjatmoko melalui pesan singkat, Selasa (13/11).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sandiaga Sangat Siap Untuk Memberikan Masukan Kepada Pemerintah Terkait Paket Kebijakan Ekonomi Indonesia

Tabloid Nasional . Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahudin mengatakan dirinya bersama Prabowo Subianto dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) siap memberi masukan kepada pemerintah terkait paket kebijakan ekonomi ke-16 yang baru saja dirilis pekan lalu. Sandiaga mengatakan masukan dari berbagai pihak mengenai paket kebijakan yang terdiri dari tiga item itu perlu diberikan lantaran memberi ketidakpastian dalam iklim ekonomi, bisnis, dan investasi di Indonesia. “Saya dan pak Prabowo berpikir apa masukan yang bisa diberikan koalisi partai kami kepada pemerintah sehingga ekonomi tidak semakin terpuruk ke depannya, karena memang masalah ekonomi memang menjadi salah satu fokus kami,” ujar Sandiaga ditemui di posko BPN di Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (21/11/2018). Sandiaga mengatakan pihaknya ingin memberi masukan nyata kepada pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla agar kondisi perekonomian Indonesia pada tanggal Pemili...
Baca selengkapnya

Jadi Kota Yang Paling Berkomitmen Dan Jujur Versi KPK, Ini Pendapat Walkot Aceh

Buletin Nasional . KPK merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) terhadap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Kota Banda Aceh mendapat indeks integritas paling tinggi, yaitu 77,39. Apa kata Pemkot terkait dengan penilaian ini? "Walaupun kita peringkat pertama nasional dan di atas rata-rata tingkat pemerintah daerah maupun kementerian, tapi nilainya belum 100. Masih banyak hal yang harus kita perbaiki," kata Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, Kamis (22/11/2018). Menurutnya, Pemkot Banda Aceh akan lebih fokus lagi pada sistem anggaran dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu juga diingatkan Ketua KPK Agus Rahardjo. "Semuanya harus sesuai SOP dan aturan perundang-undangan yang berlaku," katanya. "Integritas merupakan modal yang sangat dasar dalam terciptanya good governance. Jadi, apa yang sudah baik, kita pertahankan dan ke depan akan terus kita tingkatkan lagi," ungkap Aminullah. Seperti diketahui, Pemerintah Kota Banda Aceh...
Baca selengkapnya

perekonomian Indonesia

Harian Press . Momen politik tahun depan, yaitu Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), dinilai tidak akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Meskipun sejumlah investor akan melakukan wait and see alias menunggu kepastian politik sebelum mengambil keputusan investasi, jumlah investor tersebut tidak signifikan. Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan tidak ada korelasi antara peristiwa politik dengan performa ekonomi. "Terlebih lagi, jangan kaitkan dengan (investasi) portofolio, sifatnya kecil," ujar Yunarto dalam Indonesia Investment Conference & Exhibition 2018 di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (21/11). Ia mengungkapkan, kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat turun lebih dari 10% pada 2008, 2013, 2015, dan 2018. Namun, anjloknya IHSG tersebut disebabkan oleh faktor global. Krisis 2008 disebabkan oleh krisis finansial di Amerika Serikat (AS) yang berdampak pada berbagai negara lainnya. Krisis pada 2013 dis...
Baca selengkapnya