Jadi Kota Yang Paling Berkomitmen Dan Jujur Versi KPK, Ini Pendapat Walkot Aceh
Buletin Nasional. KPK merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) terhadap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Kota Banda Aceh mendapat indeks integritas paling tinggi, yaitu 77,39. Apa kata Pemkot terkait dengan penilaian ini?
"Walaupun kita peringkat pertama nasional dan di atas rata-rata tingkat pemerintah daerah maupun kementerian, tapi nilainya belum 100. Masih banyak hal yang harus kita perbaiki," kata Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, Kamis (22/11/2018).
Menurutnya, Pemkot Banda Aceh akan lebih fokus lagi pada sistem anggaran dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu juga diingatkan Ketua KPK Agus Rahardjo.
"Semuanya harus sesuai SOP dan aturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.
"Integritas merupakan modal yang sangat dasar dalam terciptanya good governance. Jadi, apa yang sudah baik, kita pertahankan dan ke depan akan terus kita tingkatkan lagi," ungkap Aminullah.
Seperti diketahui, Pemerintah Kota Banda Aceh mendapat indeks integritas paling tinggi, yaitu 77,39, berdasarkan hasil SPI KPK. Nilai tertinggi selanjutnya disusul Pemerintah Kabupaten Badung di posisi kedua dengan angka 77,15, sedangkan di posisi ketiga Ditjen Bea-Cukai Kementerian Keuangan dengan nilai 76,54.
Kemudian untuk tiga posisi terbawah ditempati Pemprov Maluku Utara dengan nilai 55,29, Kepolisian RI 54,01, dan yang paling bawah adalah Pemprov Papua dengan angka 52,91.
"Nilai indeks tinggi mendekati 100 menunjukkan risiko korupsi rendah dan adanya kemampuan sistem untuk merespons kejadian korupsi dan pencegahannya secara lebih baik. Nilai tinggi tidak berarti kejadian korupsi tidak akan terjadi. Karena, korupsi, sebagaimana tindak pidana lain, dapat terjadi meski dalam sistem yang sudah mapan," ucap Direktur Litbang KPK Wawan Wardiana.
"Walaupun kita peringkat pertama nasional dan di atas rata-rata tingkat pemerintah daerah maupun kementerian, tapi nilainya belum 100. Masih banyak hal yang harus kita perbaiki," kata Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, Kamis (22/11/2018).
Menurutnya, Pemkot Banda Aceh akan lebih fokus lagi pada sistem anggaran dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu juga diingatkan Ketua KPK Agus Rahardjo.
"Semuanya harus sesuai SOP dan aturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.
"Integritas merupakan modal yang sangat dasar dalam terciptanya good governance. Jadi, apa yang sudah baik, kita pertahankan dan ke depan akan terus kita tingkatkan lagi," ungkap Aminullah.
Seperti diketahui, Pemerintah Kota Banda Aceh mendapat indeks integritas paling tinggi, yaitu 77,39, berdasarkan hasil SPI KPK. Nilai tertinggi selanjutnya disusul Pemerintah Kabupaten Badung di posisi kedua dengan angka 77,15, sedangkan di posisi ketiga Ditjen Bea-Cukai Kementerian Keuangan dengan nilai 76,54.
Kemudian untuk tiga posisi terbawah ditempati Pemprov Maluku Utara dengan nilai 55,29, Kepolisian RI 54,01, dan yang paling bawah adalah Pemprov Papua dengan angka 52,91.
"Nilai indeks tinggi mendekati 100 menunjukkan risiko korupsi rendah dan adanya kemampuan sistem untuk merespons kejadian korupsi dan pencegahannya secara lebih baik. Nilai tinggi tidak berarti kejadian korupsi tidak akan terjadi. Karena, korupsi, sebagaimana tindak pidana lain, dapat terjadi meski dalam sistem yang sudah mapan," ucap Direktur Litbang KPK Wawan Wardiana.
Komentar
Posting Komentar